Jakarta, Kameranusantara.id - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall dari aspek tata ruang.
Ia menegaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN berkomitmen mengawal percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir di Pantai Utara Jawa (Pantura) secara terintegrasi. Dukungan tersebut mencakup pengaturan tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga pengadaan lahan.
"Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," ujar Ossy.
Menurutnya, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sedang direvisi dan telah memasukkan program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall. Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk nasional.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN siap mempercepat proses penerbitan KKPR sesuai kewenangan yang berlaku, terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” kata Ossy.
Dalam hal pengadaan tanah, ia juga memastikan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran proyek. Namun demikian, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna memastikan implementasi berjalan optimal.
“Kami mendorong agar kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” ujarnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!