Jakarta, Kameranusantara.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyusun kajian pencegahan korupsi sebagai respons terhadap pelaksanaan pengadaan dalam program Sekolah Rakyat yang dijalankan oleh Kementerian Sosial.
“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin (4/05/2026)
Kajian tersebut difokuskan untuk mengidentifikasi potensi titik rawan yang berisiko menimbulkan praktik korupsi dalam pelaksanaan program. Langkah ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan agar lebih waspada dalam menjalankan setiap tahapan pengadaan.
“Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Pernyataan ini juga merespons isu yang berkembang di masyarakat terkait harga pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat, yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang, sementara harga pasar dinilai lebih rendah.
KPK menilai penguatan sistem pencegahan menjadi hal krusial, mengingat sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik korupsi.
“Data penindakan KPK pada 2004-2025, mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara,” ujarnya.
Lebih lanjut, KPK mengungkap sejumlah modus yang kerap terjadi, mulai dari perencanaan pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing, hingga praktik pengaturan pemenang tender yang melibatkan lingkaran tertentu.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turut menanggapi isu tersebut dengan menegaskan bahwa harga pengadaan masih berpotensi berubah melalui mekanisme lelang.
“Nanti kan ada proses lelang dan lain sebagainya. Bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” kata Mensos.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proses pengadaan di lingkungan kementeriannya.
“Kerjanya diawasi. Tidak hanya oleh lembaga-lembaga resmi, tetapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapa pun,” katanya.
“Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum.” Pungkasnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!