Jakarta, kameranusantara.id - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat perdana Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memastikan ketahanan energi nasional tetap aman meski kawasan Selat Hormuz tengah menghadapi potensi gejolak.
Menurutnya, ketergantungan impor bahan bakar minyak Indonesia yang hanya sekitar 20 persen menjadi salah satu faktor penyangga stabilitas energi. Selain itu, sumber impor juga telah didiversifikasi dari berbagai kawasan seperti Afrika dan Amerika.
Pemerintah juga memastikan pasokan gas dan pupuk nasional tetap stabil karena Indonesia masih mencatat surplus produksi pupuk.
Di sektor industri, pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan nafta yang dibutuhkan industri kemasan dan plastik. Salah satu kebijakan yang ditempuh yakni menurunkan bea masuk LPG dari lima persen menjadi nol persen khusus bagi kebutuhan industri dalam negeri.
“Nafta untuk sementara bisa disubstitusi dengan LPG, sehingga diputuskan bea masuk LPG untuk industri dinolkan,” kata Airlangga dalam acara Investor Daily Roundtable, Jumat (1/5/2026).
Selain sektor energi dan industri, pemerintah juga mempercepat penyederhanaan perizinan usaha. Mekanisme Persetujuan Teknis (Pertek) kini diproses melalui sistem Service Level Agreement (SLA) agar lebih cepat dan terukur.
Perbaikan juga dilakukan pada proses Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui sistem pelacakan yang lebih transparan dan memiliki batas waktu jelas.
Percepatan perizinan turut diterapkan di sektor konstruksi, termasuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), terutama untuk mendukung pelaku UMKM.
Dalam upaya memperluas pasar global, pemerintah menilai keterlibatan Indonesia di forum BRICS menjadi peluang strategis. Forum tersebut dinilai mampu membuka akses perdagangan dan investasi lebih luas karena mewakili sekitar 40 persen perdagangan global.
Pemerintah juga menargetkan penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang mencakup pasar 27 negara Eropa dengan nilai ekonomi mencapai 21 triliun dolar AS. Kesepakatan itu diharapkan mulai berlaku efektif pada awal 2027 dengan fasilitas tarif bea masuk nol persen bagi sejumlah produk Indonesia.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial Center untuk menarik investasi global, termasuk pengembangan Indonesia Financial Center.
Di sektor digital, Indonesia juga didorong menjadi pusat pengembangan data center berskala besar dengan dukungan populasi yang besar serta infrastruktur kabel optik internasional di Batam dan Bitung.
Pemerintah pun terus mendorong peran sektor swasta melalui berbagai stimulus dan kemudahan investasi, termasuk pengembangan kawasan industri berbasis plug and play.
Airlangga menegaskan pemerintah tetap optimistis menghadapi tantangan global demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan optimisme, berbagai persoalan bisa diselesaikan,” ujarnya. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!