Jayapura, kameranusantara.id – Tokoh politik Papua Laurenzus Kadepa menilai Tanah Papua tidak membutuhkan perdebatan yang terus-menerus berkembang menjadi kegaduhan. Menurutnya, energi pemerintah, elite politik, dan masyarakat seharusnya lebih banyak diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan rakyat.
Kadepa mengatakan Papua tidak kekurangan tokoh yang menyampaikan pendapat, forum diskusi, maupun pemberitaan mengenai berbagai persoalan. Tantangan yang lebih penting adalah memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak semestinya diukur dari seberapa sering seorang tokoh tampil di ruang publik. Ukuran yang lebih penting adalah dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Menurut Kadepa, pendidikan di wilayah pedalaman masih membutuhkan perhatian. Anak-anak Papua perlu mendapatkan akses sekolah yang layak, tenaga pengajar yang memadai, fasilitas pendidikan, serta kesempatan yang setara untuk mengembangkan masa depan.
Persoalan serupa juga terjadi di bidang kesehatan. Kehadiran tenaga medis, ketersediaan obat, fasilitas pelayanan, serta akses kesehatan hingga wilayah kampung dinilai masih menjadi kebutuhan penting masyarakat.
Kadepa menyoroti persoalan gizi buruk, stunting, dan penyakit endemik yang membutuhkan penanganan langsung dan berkelanjutan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui slogan atau pernyataan politik.
Di sektor ekonomi, ia mendorong agar masyarakat Papua mendapat ruang lebih besar sebagai pelaku pembangunan. Pengembangan komoditas lokal, penguatan usaha masyarakat, serta akses yang adil bagi pengusaha asli Papua dinilai penting untuk memperkuat ekonomi daerah.
Selain ekonomi, persoalan tanah ulayat dan hak masyarakat adat juga harus menjadi perhatian. Kadepa menegaskan pembangunan perlu berjalan dengan menghormati hak masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan sosial dengan tanah mereka.
Karena itu, ia mendorong setiap kebijakan di Papua dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat melalui dialog. Kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak adat juga dinilai penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru.
Kadepa juga meminta kritik dan dialog digunakan sebagai sarana mencari solusi. Kritik, menurutnya, akan lebih bermanfaat jika diarahkan untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar membangun popularitas atau memenangkan perdebatan di ruang publik.
Ia menilai kemanusiaan, keadilan, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, penghormatan terhadap hak adat, serta perdamaian harus menjadi ukuran dalam melihat keberhasilan pembangunan di Papua.
Bagi Kadepa, Papua membutuhkan politik yang tenang namun tetap tegas dalam menyelesaikan persoalan. Perdebatan di ruang publik penting dalam demokrasi, tetapi harus diikuti kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, perhatian terhadap Papua tidak berhenti pada narasi dan polemik, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten serta keberpihakan pada kebutuhan masyarakat di lapangan. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!