TNI dan Polri Amankan Aksi Mahasiswa di Jakarta, Kapuspen Berikan Penjelasan Resmi

Kameranusantara.id - Mabes TNI menegaskan bahwa keterlibatan prajurit dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada kepolisian dan bukan sebagai pihak utama dalam penanganan unjuk rasa. Kehadiran personel TNI disebut berdasarkan permintaan Polri untuk membantu menjaga situasi keamanan selama aksi berlangsung.

Demonstrasi mahasiswa yang semula direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6), tidak sampai mencapai lokasi tujuan. Massa aksi tertahan di kawasan Tosari setelah aparat gabungan melakukan pengamanan dan pengaturan arus massa.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menjelaskan bahwa tugas pengamanan aksi demonstrasi tetap berada di bawah kendali kepolisian. TNI hanya berperan membantu sesuai kebutuhan di lapangan.

"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian, adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan," kata Nas saat dihubungi, Jumat.

Di lapangan, aparat gabungan TNI dan Polri tampak melakukan pengamanan di sejumlah titik sepanjang Jalan MH Thamrin. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di pusat ibu kota.

Massa mahasiswa tetap bertahan di lokasi hingga menjelang malam sebelum akhirnya membubarkan diri secara bertahap sekitar pukul 19.30 WIB.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme sipil, dan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah.

Namun demikian, pelibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi menilai pengerahan unsur militer dalam menghadapi aksi unjuk rasa berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap ruang demokrasi sipil.

Koalisi berpendapat bahwa pengamanan demonstrasi seharusnya menjadi tanggung jawab aparat sipil, sementara pelibatan militer hanya dilakukan dalam kondisi darurat ketika situasi tidak lagi mampu dikendalikan oleh aparat keamanan sipil.