Kameranusantara.id - Ancaman penyebaran paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di kalangan generasi muda menjadi perhatian pemerintah. Meningkatnya penggunaan media digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital serta produksi konten positif dan edukatif.
Sebagai langkah pencegahan, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi menyelenggarakan Workshop Digital Peace Creator di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (3/11/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I. Turut hadir Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Slamet Riyadi, S.Ik., M.Si., serta Ketua FKPT Provinsi Jambi, Dr. H. Abd. Rahman, S.Ag., M.Pd.I.
Workshop ini mengajak para pelajar untuk berkontribusi menciptakan lingkungan digital yang sehat melalui pembuatan konten kreatif bertema perdamaian, moderasi beragama, toleransi, dan semangat kebangsaan.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BNPT, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dari pengaruh paham ekstrem yang dapat masuk melalui lingkungan sosial maupun media digital.
Ia turut mengapresiasi partisipasi para pelajar dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, upaya mencegah radikalisme membutuhkan kerja sama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga orang tua dan lingkungan keluarga.
"Kami menggunakan pendekatan yang lebih halus (soft approach) untuk merespons fenomena sosial dan terpaan media digital saat ini. Harapannya, program ini tidak hanya diimplementasikan di wilayah lain, tetapi juga menumbuhkan kesadaran mandiri mulai dari unit terkecil, yaitu keluarga," ujar Slamet Riyadi.
Dalam kesempatan tersebut, Slamet juga mengungkapkan data sekitar 137 anak yang secara akumulatif terpapar atau terlibat dalam lingkaran radikalisme selama periode 2025–2026.
Ia menerangkan bahwa anak-anak yang terlibat tetap menjalani proses hukum, tetapi mekanisme penanganannya berbeda dengan orang dewasa. Mereka tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan umum, melainkan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial untuk memperoleh rehabilitasi khusus anak.
"Anak-anak tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) umum, melainkan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk ditempatkan di balai rehabilitasi khusus anak. Proses hukum yang berjalan diimbangi dengan tahapan edukasi, pembinaan mental, dan reintegrasi sosial," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah menerbitkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 11 INGUB/DISDIK-1.5/2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET).
Instruksi itu juga mengatur upaya pencegahan perundungan anak, geng motor, hingga penyalahgunaan narkotika guna menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmonis, dan berkarakter.
Abdullah Sani menilai media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana strategis untuk menyebarkan kontra narasi terhadap propaganda yang mengarah pada paham kekerasan. Ia berharap para pelajar mampu menghasilkan konten kreatif yang relevan dengan tren digital sehingga pesan perdamaian dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Selain melalui kegiatan tersebut, Pemprov Jambi memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan camat, lurah, kepala desa, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, serta penyuluh agama melalui koordinasi bersama Kementerian Agama.
"Penanganan anak jauh lebih sensitif karena mereka tergolong kelompok rentan. Mayoritas dari mereka tidak memiliki inisiasi murni, melainkan terpengaruh oleh faktor lingkungan, keluarga, atau manipulasi pihak luar hingga memilih jalan kekerasan. Pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan agar mereka memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat," tutup Slamet Riyadi. ANNA
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!