JAKARTA, kameranusantara – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai nilai tukar rupiah saat ini masih berada di bawah nilai wajarnya atau undervalued. Ia optimistis rupiah berpotensi kembali menguat seiring solidnya fundamental ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Perry usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat, ditopang pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, pertumbuhan kredit, hingga cadangan devisa yang dinilai aman.
“Fundamental ekonomi kita kuat sehingga rupiah seharusnya stabil dan cenderung menguat,” ujar Perry.
Meski demikian, Perry mengakui rupiah masih menghadapi tekanan jangka pendek akibat kondisi global. Kenaikan harga minyak dunia, menguatnya dolar AS, serta tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat disebut menjadi faktor utama yang menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Selain faktor global, kebutuhan musiman seperti pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen, hingga kebutuhan devisa untuk jemaah haji juga meningkatkan permintaan dolar di dalam negeri.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia telah menyiapkan tujuh langkah strategis. Langkah pertama adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik di pasar domestik maupun offshore.
Perry memastikan cadangan devisa Indonesia masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. “Cadangan devisa kami memadai untuk stabilisasi rupiah,” katanya.
Langkah berikutnya ialah memperkuat arus modal masuk melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan mempererat koordinasi fiskal serta moneter dengan pemerintah. BI juga terus membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna menjaga stabilitas pasar keuangan.
Hingga saat ini, BI tercatat telah membeli SBN senilai Rp123,1 triliun sepanjang 2026.
Selain itu, BI menjaga likuiditas perbankan tetap longgar serta memperketat pembelian dolar di pasar domestik. Batas pembelian dolar per individu yang sebelumnya 100 ribu dolar AS per bulan kini diturunkan menjadi 50 ribu dolar AS.
Langkah lain yang disiapkan yakni memperkuat intervensi di pasar offshore serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perbankan dan korporasi yang memiliki transaksi dolar dalam jumlah besar. Pengawasan dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
BI menilai kombinasi kebijakan tersebut diperlukan agar tekanan global tidak berdampak lebih dalam terhadap perekonomian nasional sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap rupiah. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!