Jakarta, kameranusantara.id - Pemerintah mulai menjalankan serangkaian kebijakan efisiensi energi sebagai respons atas dampak konflik di Timur Tengah yang memicu tekanan global, termasuk kenaikan harga energi. Kebijakan ini diumumkan oleh Airlangga Hartarto dan mulai berlaku per April 2026.
Salah satu langkah utama adalah penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan mobilitas sekaligus mendorong sistem kerja berbasis digital yang lebih efisien.
Selain ASN, pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk menerapkan WFH secara fleksibel, menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing industri.
Di sisi lain, pemerintah membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. Langkah ini diiringi dorongan penggunaan transportasi publik guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Efisiensi juga diterapkan pada perjalanan dinas. Perjalanan dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen.
Tak hanya itu, pemerintah turut menyesuaikan program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Program ini kini difokuskan berjalan lima hari dalam sepekan, dengan pengecualian untuk wilayah tertentu seperti daerah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan mampu menghemat anggaran negara dalam jumlah signifikan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Pemerintah pun mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta mendukung langkah efisiensi tersebut. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!