Batang, kameranusantara.id – Kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendapat perhatian serius dari DPRD setempat.
Komisi IV DPRD Kabupaten Batang memberikan waktu dua bulan kepada pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki fasilitas dan memastikan seluruh proses operasional memenuhi standar keamanan pangan.
Jika setelah tenggat tersebut masih ditemukan dapur yang tidak memenuhi ketentuan dalam standar operasional prosedur (SOP) maupun petunjuk teknis (juknis), DPRD akan mengusulkan penghentian sementara atau suspend operasional.
Ketua Komisi IV DPRD Batang Tofani Dwi Arieyanto mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil rapat evaluasi bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Koordinator Kecamatan SPPG se-Kabupaten Batang pada Jumat (25/9/2026).
"Kami beri waktu kepada dapur yang ada dua bulan untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan juknis. Apabila tidak sesuai dengan juknis, maka kami akan mengusulkan agar bisa di-suspend," ujar Tofani.
Berdasarkan pembaruan data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang hingga Jumat pukul 13.00 WIB, jumlah warga yang mengalami dugaan keracunan mencapai 521 orang.
Sebanyak 326 orang menjalani perawatan jalan, sementara 173 pasien mendapat rujukan ke sejumlah fasilitas kesehatan. Sebanyak 23 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Bawang.
Pasien yang dirujuk antara lain dirawat di RSUD Batang sebanyak 66 orang, RSUD Limpung 41 orang, Puskesmas Subah 11 orang, dan Puskesmas Gringsing 1 sebanyak lima orang.
Tofani menegaskan, evaluasi tersebut dilakukan sebagai langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, aspek keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG.
Selain pembenahan fasilitas, Komisi IV DPRD Batang juga menyoroti persoalan logistik dan mekanisme pengawasan di lapangan. DPRD menemukan masih ada kebutuhan operasional dapur yang belum sesuai standar serta laporan pengawasan yang dinilai belum ditangani secara cepat.
Untuk memperkuat pengawasan makanan sebelum didistribusikan, DPRD merekomendasikan setiap dapur SPPG menyediakan alat uji cepat atau rapid test.
Alat tersebut diharapkan dapat membantu melakukan pemeriksaan awal terhadap kemungkinan adanya cemaran bakteri pada makanan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
DPRD Batang meminta seluruh pengelola SPPG menggunakan masa dua bulan tersebut untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah dapur dapat terus beroperasi atau perlu dikenai penghentian sementara. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!