Jakarta, kameranusantara.id - Upaya membangun masa depan Papua dinilai membutuhkan sinkronisasi kuat antara kebijakan nasional dan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat akar rumput. Keselarasan tersebut dianggap penting agar program pembangunan benar-benar menyentuh aspek kemanusiaan, kesejahteraan, dan karakter sosial budaya masyarakat Papua.
Tanpa adanya komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan yang bersifat sentralistik dikhawatirkan kehilangan relevansi terhadap kondisi khas masyarakat Papua. Karena itu, komunitas Analisis Papua Strategis (APS) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Papua sesuai semangat Otonomi Khusus dan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Konferensi APS III 2026 yang akan berlangsung pada 27-29 Mei 2026 di Gedung PYCH (Papua Youth Creative Hub), Kota Jayapura, Provinsi Papua. Forum ini mengusung tema pembangunan berbasis etnosains Papua untuk mendukung implementasi berbagai kebijakan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat Papua secara mandiri.
Konferensi APS III menghadirkan 10 forum tematik berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor. Forum tersebut meliputi Forum Masyarakat Adat Papua, Forum Agama, Forum Perempuan Papua, Forum Transportasi dan Konektivitas, Forum Kesehatan, Forum Pendidikan, Forum Pertanian dan Perkebunan, Forum Ketenagakerjaan, Forum Perikanan dan Kelautan, hingga Forum Ekonomi dan Bisnis.
Ketua Umum Analisis Papua Strategis, Laus Deo Calvin Rumayom, menjelaskan bahwa konferensi ini merupakan kelanjutan dari Konferensi APS I tahun 2022 di Biak dan APS II tahun 2023 di Kabupaten Jayapura.
"Kompleksitas tantangan pembangunan di Tanah Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan seragam," ungkap Laus Deo Calvin Rumayom.
Menurut Laus, pembangunan Papua selama dua dekade pelaksanaan Otonomi Khusus telah mencatat berbagai kemajuan, namun masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pegunungan, termasuk akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Ia menilai Papua saat ini berada pada titik penting dalam menentukan arah pembangunan di tengah perubahan global, transformasi digital, hingga transisi menuju ekonomi berkelanjutan.
"Di tengah dinamika global, transformasi digital, perubahan iklim, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan, Papua berada pada titik krusial untuk menentukan arah pembangunannya," jelas Laus Deo.
Laus menambahkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis etnosains dapat menjadi solusi alternatif dengan menggabungkan kearifan lokal dan inovasi modern.
Ketua Panitia Konferensi APS III, Richard Patty, menilai Papua, khususnya Kota Jayapura, memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur sekaligus ruang interaksi berbagai sektor pembangunan.
Ia mengatakan konferensi ini juga menjadi bagian dari komitmen APS Center for Development and Global Studies dalam menghasilkan kajian berbasis bukti untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan.
"Juga untuk selalu menghasilkan kajian berbasis bukti (evidence-based) yang menjadi rujukan pengambil kebijakan," jelas Richard Patty.
Sementara itu, Ketua APS Kota Jayapura sekaligus Sekretaris Panitia Konferensi APS III 2026, Ps. Catto Mauri, menegaskan Papua memiliki karakteristik unik dalam pembangunan nasional karena kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, dan posisi geostrategisnya.
"Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keragaman budaya yang tinggi, dan posisi geostrategi yang penting, Papua memerlukan pendekatan pembangunan yang kontekstual dan berkelanjutan," pesan Catto Mauri.
Menurutnya, masyarakat adat Papua telah lama memiliki sistem pengetahuan lokal yang adaptif, mulai dari pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi hingga sistem pertanian tradisional berkelanjutan.
"Sistem pengetahuan ini tidak hanya relevan untuk konteks lokal, tetapi juga memiliki nilai universal dalam menjawab tantangan global," jelasnya.
Konferensi APS III rencananya akan menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan internasional, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Selain itu, konferensi juga melibatkan jejaring komunitas global APS dari Jepang, Malaysia, Australia, hingga sejumlah organisasi internasional seperti Sasakawa Peace Foundation, FAO-UN, Yamagata-Papua Friendship Association, dan PT Freeport Indonesia.
Forum tersebut turut mengundang akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Cenderawasih, Universitas Negeri Papua, Politeknik Pelayaran Sorong, hingga berbagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, DPR, DPD, serta asosiasi kepala daerah dan MRP se-Tanah Papua.
Sekretaris Jenderal APS, Willem Thobias Fofid, menambahkan Konferensi APS III 2026 dijadwalkan dibuka oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto. Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan hadir sebagai keynote speaker bersama berbagai perwakilan masyarakat dan komunitas Papua.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!