Jakarta, Kameranusantara.id - Enam gubernur dari seluruh wilayah Tanah Papua bersama jajaran kementerian strategis berkumpul dalam kegiatan “Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua” yang digelar di Timika. Pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memastikan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Papua.
Forum yang berlangsung di Hotel Horison Diana itu dinilai strategis karena bertepatan dengan peningkatan pagu alokasi Dana Otsus Papua tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp12,69 triliun. Kenaikan anggaran tersebut disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Papua, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Ketua Panitia sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas pemerintahan untuk mengawal implementasi Otsus Papua agar lebih tepat sasaran.
“Forum ini dilaksanakan dalam momentum yang sangat strategis, terutama setelah pemerintah pusat meningkatkan alokasi Dana Otonomi Khusus Papua tahun anggaran 2026 menjadi Rp 12,69 triliun sebagai bagian dari komitmen nasional mempercepat pembangunan di Tanah Papua,” ujar Silwanus.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Otsus Papua kini diperkuat melalui implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 beserta berbagai aturan turunannya, mulai dari PP 107/2021 hingga PMK 33/2024. Salah satu fokus utama yang dibahas dalam forum yakni penguatan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran untuk mempercepat penyaluran dana dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan.
Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan pentingnya persatuan seluruh daerah di Papua dalam membangun masa depan wilayah tersebut.
“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua. Kita harus satukan hati, satukan langkah, satukan pikiran dan satukan tujuan supaya hari esok Papua harus lebih baik dari hari ini,” tegas Meki.
Dalam forum itu, Team Leader SKALA, Petra Karetji, turut menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pembangunan Papua agar lebih transparan dan mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.
Menurut Petra, penguatan transparansi pengelolaan Dana Otsus menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui integrasi sistem informasi seperti SIPPP, SIKD Otsus, dan SIPD agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program berjalan lebih terbuka dan akuntabel.
Ia juga menilai penggunaan data sosial ekonomi yang terpilah, khususnya terkait Orang Asli Papua (OAP), sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar berbasis kondisi nyata masyarakat.
Petra menegaskan percepatan pembangunan Papua membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRP, MRP, BP3OKP, hingga seluruh pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan berjalan sinergis dan berkelanjutan.
Melalui dukungan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia terus diperkuat guna mendukung tata kelola pembangunan daerah, penguatan data, serta koordinasi pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Papua yang inklusif.
Puncak agenda hari pertama forum ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara kementerian terkait, para gubernur, Komite Eksekutif P2OKP, dan BP3OKP. Kesepakatan tersebut bertujuan mengawal implementasi Otsus agar berjalan transparan, akuntabel, dan prudent.
Forum juga memberi ruang kepada DPRP dan MRP untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan Dana Otsus di Papua.
Kegiatan dibuka oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, serta dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun bersama enam gubernur dan 42 kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Papua.
Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Hoiruddin Hasibuan, forum tersebut disebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan menyatukan persepsi terkait implementasi Otsus Papua.
“Dalam forum ini kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang juga merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Kegiatan forum berlangsung selama dua hari. Hari pertama difokuskan pada konsolidasi kebijakan strategis tingkat pimpinan, sementara hari kedua diisi workshop teknis bagi perangkat daerah untuk mendalami sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan Papua.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!