PUI Desak Polri Tuntaskan Kasus Kanjuruhan dan KM 50 Secara Transparan

Jakarta, kameranusantar.id  — Persaudaraan Umat Islam (PUI) mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menuntaskan Tragedi Kanjuruhan dan kasus KM 50 secara menyeluruh dan transparan. Kedua peristiwa tersebut dinilai masih menyisakan berbagai pertanyaan publik.

Koordinator PUI, Sjahrir Jasim, menyebut sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus KM 50, termasuk hilangnya rekaman CCTV di lokasi kejadian. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan korban jiwa, tetapi juga menyangkut prosedur operasional, penggunaan kekuatan, hingga dugaan keterlibatan rantai komando.

Menurutnya, ketidakjelasan ini harus segera diungkap agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan. PUI pun meminta aparat memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sjahrir menilai Polri memiliki kemampuan untuk menuntaskan kasus-kasus besar tersebut. Ia mencontohkan penanganan cepat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sebagai bukti profesionalisme aparat dalam bekerja secara responsif dan akuntabel.

PUI berharap pendekatan serupa diterapkan dalam penanganan Tragedi Kanjuruhan dan KM 50. “Kinerja cepat dan terukur itu perlu konsisten diterapkan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya.

Sebagai informasi, Tragedi Kanjuruhan terjadi usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022. Kerusuhan yang direspons dengan tembakan gas air mata memicu kepanikan massal hingga menyebabkan ratusan korban jiwa.

Sementara itu, kasus Peristiwa KM 50 merujuk pada penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020. Peristiwa ini menuai kontroversi, termasuk temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebut adanya dugaan pembunuhan di luar proses hukum terhadap sebagian korban.

PUI menegaskan, penyelesaian kedua kasus tersebut secara adil dan transparan penting untuk memastikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. (kls)